Facebook sedang melawan AS atas permintaan data pengguna Facebook

Menantang pemerintah atas pencarian data yang mungkin terkait dengan demonstrasi yang terjadi selama pelantikan Donald Trump. Menurut informasi yang digali oleh Buzzfeed, Facebook menerima surat perintah dari jaksa untuk mencari tiga akun. Itu disertai perintah non-pengungkapan yang mencegahnya memberi tahu pengguna yang terkena dampak tentang penyelidikan apa pun. Perintah pemberhentian mungkin terjadi karena pada bulan Februari, jaringan sosial tersebut memperingatkan beberapa pemrotes bahwa polisi menggali sekitar akun Facebook mereka. Beberapa penangkapan peresmian Trump dikecam oleh organisasi kebebasan pers karena melibatkan jurnalis. "Tuduhan-tuduhan kejahatan ini aneh dan intinya tidak pernah terdengar ketika datang ke wartawan di Amerika yang baru saja melakukan pekerjaan mereka," kata Susan Nossel dari Pen America kepada News.

Facebook kehilangan tantangan awal pada perintah pemberhentian, namun membawa kasus ini ke Pengadilan Tinggi DC. Keputusan masih tertunda, namun pengadilan memutuskan bahwa Facebook dan pemerintah dapat mengirim pemberitahuan yang tidak disegel kepada kelompok mana pun yang berkepentingan dengan masalah tersebut. Brief publik kemudian diajukan oleh American Civil Liberties Union (ACLU), perusahaan teknologi saingan dan kelompok advokasi konsumen untuk mendukung Facebook. Meskipun tidak mengungkapkan rincian spesifik kasus ini, celana dalam, dan pertarungan hukum Facebook di belakang mereka, menjadi perhatian reporter. Facebook berpendapat bahwa perintah nondisclosure tersebut mungkin melanggar Amandemen Pertama, karena informasi tentang penyelidikan terkait sudah dipublikasikan. "Baik penyelidikan pemerintah maupun kepentingannya terhadap informasi pengguna Facebook tidak diketahui," katanya dalam pemberitahuan publik. Selanjutnya, ia percaya bahwa pengguna yang bersangkutan harus dapat mempelajari warannya untuk melawan mereka, karena mereka mungkin melanggar hak mereka atas pidato tanpa nama. ACLU juga berpikir bahwa perintah pencarian adalah jenis ekspedisi memancing.

 "Ini seperti sebuah surat perintah yang memberitahu petugas untuk menyita semua dokumen dan foto di rumah seseorang, jadi jaksa bisa membaca dengan teliti mereka dengan santai mencari bukti," kata Direktur Hukum Arthur Spitzer kepada Buzzfeed. Tiga briefan diajukan Jumat lalu dari kelompok teknologi, termasuk Microsoft, Google, Apple, Snap, Twitter dan lainnya, yang bergabung oleh Komite Reporter untuk Kebebasan Pers. Yang lainnya diajukan oleh ACLU dan Kelompok Litigasi Warga Negara, dan yang ketiga dari organisasi termasuk Electronic Frontier Foundation (EFF) dan Center for Democracy & Technology. Catatan terakhir mencatat bahwa peristiwa tersebut "bersamaan dengan persidangan yang melibatkan pemrotes Peresmian 20 Januari 2017." Dalam pengarsipannya, FPD mencatat bahwa "Amandemen Pertama mengharuskan pengguna diberi pemberitahuan dan kesempatan untuk mengikuti waran." Facebook memberi tahu Buzzfeed bahwa "bersyukur kepada perusahaan dan organisasi masyarakat sipil yang mendukung kami dalam memperdebatkan hak konstitusional rakyat." Di Pengadilan